Sekjen PBB Dukung Palestina yang Merdeka
Ban Ki-moon menyatakan dukungan bagi Palestina yang berdaulat dan merdeka, dengan mengatakan hal itu 'sudah terlalu lama tertunda'.
Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan lagi dukungannya bagi negara Palestina, dengan mengatakan hal itu “sudah terlalu lama tertunda.” Ia mengatakan hari Jumat ia mendukung Palestina yang berdaulat dan merdeka, tetapi keanggotaanPalestina dalam PBB harus ditentukan oleh negara-negara anggota.
Hari Kamis, para pemimpin Palestina melancarkan serangkaian usaha “hubungan masyarakat” bagi rencana mereka untuk menjadi anggota PBB. Kira-kira 100 pejabat dan aktivis Palestina berpawai ke kantor PBB di Ramallah, dimana mereka menyampaikan surat kepada Ban, yang meminta agar ia mendukung keanggotaan negara Palestina.
Ban sebelumnya menyerukan perundingan untuk menyelesaikan masalah itu.
Para pemimpin Palestina berencana mengadakan serangkaian protes sampai tanggal 20 September, ketika Presiden Mahmoud Abbas diperkirakan akan dengan resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan badan dunia itu. Abbas diperkirakan akan mengusahakan keanggotaan PBB berdasarkan perbatasan yang ada sebelum perang Arab-Israel tahun 1967. Israel telah menolak kembali ke perbatasan itu, dengan alasan perbatasan itu tidak dapat dipertahankan.
Pemungutan suara Majelis Umum yang mendukung keanggotaan negaraPalestina hanya bersifat simbolis, tetapi akan membantu memperkuat dukungan internasional dalam usaha mereka untuk menjadi negara merdeka.
Sementara itu, jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Victoria Nuland dengan jelas mengakui untuk pertama kalinya hari Kamis bahwa Amerika akan mem-veto usaha demikian, dengan alasan negara Palestina hanya dapat dicapai melalui perundingan.
Palestina Tetap Bertekad Dapatkan Keanggotaan Penuh di PBB
Palestina bertekad mendapatkan keanggotaan penuh di PBB minggu depan meskipun ada keberatan dari Israel dan Amerika, tetapi tetap membiarkan terbuka mengenai kemungkinan diadakannya lagi perundingan damai Timur Tengah.
Palestina mengatakan Presiden Mahmoud Abbas akan berpidato di Majelis Umum PBB pada tanggal 23 September dan juga meminta Dewan Keamanan agar mengakui Palestina sebagai negara merdeka – syarat yang perlu bagi keanggotaan PBB. Pemerintahan Obama memastikan akan memveto resolusi itu.
Ketika mengumumkan posisi mereka hari Kamis, Menteri Luar Negeri PalestinaRiyad al-Maliki mengatakan tidak akan menutup pintu bagi kemungkinan dimulainya lagi perundingan damai.
“Kami sudah memutuskan untuk menyerahkan lamaran untuk menjadi anggota penuh PBB. Pada saat bersamaan, seperti telah kami nyatakan, kami terbuka untuk semua saran dan pemikiran yang datang dari pihak mana pun bagi dihidupkannya lagi perundingan damai,” ujar al-Maliki.
Utusan Amerika David Hale dan asisten senior Gedung Putih Dennis Ross bolak balik antara para pemimpin Israel dan Palestina dalam upaya menghidupkan lagi perundingan damai dan mencegah upaya Palestina meminta pengakuan sebagai negara merdeka dari PBB. Baik Amerika dan Israel mengatakan langkah sepihak tidak akan membuahkan hasil dan tidak akan menciptakan perdamaian.
Israel menampik tuntutan utama Palestina untuk memulai lagi perundingan, yaitu dihentikannya pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia juga akan berpidato di Majelis Umum PBB minggu depan.
Ia mengatakan, “Saya akan ke PBB, demikian juga halnya Presiden Abbas. Kami bisa pergi bersama ke New York, duduk, dan berunding. Mengadakan pembicaraan langsung. Itu adalah cara termudah memulai perundingan damai, dan satu-satunya jalan untuk memulai perundingan damai.”
Amerika memperingatkan Palestina, akan menggunakan hak vetonya apabilaPalestina tetap bertekad mengajukan status sebagai negara merdeka ke Dewan Keamanan PBB. Dalam hal veto, Palestina mungkin akan mencari dukungan suara simbolik dari Majelis Umum, di mana Palestina mendapat dukungan besar.
Source: VOAnews
0 komentar:
Posting Komentar